artikel

[Artikel][threecolumns]

ruparupa

[RupaRupa][grids]

lontar

[Lontar][twocolumns]

URGENSITAS ETIKA BERIJTIHAD DI ERA KONTEMPORER


Oleh. Lathif Hakim Abdul Basyir, M.Ec.*

Sejarah peradaban manusia pun berlangsung dengan cepat karena hal itu dipengaruhi oleh daya fikir manusia untuk menciptakan alat-alat teknologi yang sangat canggih dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara materiil maupun spirituil. Dengan berbagai alat yang canggih tersebut hal itu mempengaruhi life style (gaya hidup) manusia dalam memahami permasalahan yang terjadi dalam kehidupan itu sendiri. Maka tidak lain, gaya dan corak kehidupan dari satu tempat ke tempat yang lain pun berbeda-beda. Maka Islam sebagai agama yang merupakan way of life yang patut kita syukuri karena dengan Islam itu sendiri cara befikir manusia menjadi tercerahkan yang tercermin dalam akidah sebagai asas dan syariah sebagai bangunannya.

Maka dari sini, kita memberikan seruan kepada umat Islam di seluruh dunia untuk kembali menerapkan syariah sebagai sistem pembangunan manusia, karena sejatinya syari’ah itulah sebagai hukum yang tepat untuk membangun manusia seutuhnya. Untuk menerapkan syariah tentunya salah satu poin yang harus ditekankan adalah menghidupkan gairah ijtihad yang merupakan salah satu wasilah fundamental untuk memperbarui agama dan memberikan solusi terhadap semua problematika masyarakat baik dalam skala individu, masyarkat dan negara dalam desain syariah Islam.

Maka Ijtihad sangat diperlukan untuk menanggapi suatu permasalahan yang muncul di dunia ini, sesuai dengan muqtadlâ al-hâl dan muqtadlâ al-makân. Maka bagaimana agar hukum tetap dapat relevan dalam menjawab problematika tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi “Al-Hukmu Yadûru ma’a I’llatihi Wujûdan wa ’Adaman”.

Dalam menanggapi permasalahan perubahan dari satu tempat ke tempat lain ataupun dari satu masa ke masa kekinian tentu memerlukan “ijtihad” supaya hukum tersebut tetap eksis dapat menjawab problematika modernitas yang sarat dengan perubahan. Berkenaan dengan permasalahan ijtihad kita tidak perlu memulai dari nol, akan tetapi bisa langsung memberikan inovasi-inovasi baru yang tetap berpijak pada al-Qur’an dan Sunnah dan pijakan pendapat ulama salaf. Karena tanpa hal itu keotentikan hukum tersebut tidak bisa tahan lama dan bahkan akan terjadi kemunduran dalam menyikapi permasalahan yang terjadi. Hal ini sesuai dengan pepatah Inggris yang mengatakan “A man without history is child for ever” dan dikuatkan dengan kaidah fikih yang berbunyi “al-muhâfadzatu ‘alâ al-qadîmi al-shâlih wa al-skhdzu bi al-jadîdi al-ashlah”.

Maka dalam tulisan ini kita berusaha membahas pengertian ijtihad menurut para fuqahâ, batasan-batasan ijtihad, tsawâbit dan mutaghayyirât. Semua pembahasan ini sangat penting untuk diketahui bagi setiap muslim agar gairah berijtihad semakin meningkat dalam kehidupan kita dan menjadi pengantar pemahaman berijtihad tidak lain bertujuan untuk hidup dalam naungan Islam; akidah, syariah, akhlak dan peradaban, Wamâ taufîqi illa billâh ‘alaihi tawakkaltu wa ilaihi unîb.

Definisi Ijtihad Menurut Fuqahâ
Kata “ijtihad” secara etimologis berarti: “mengerahkan semua kemampuan”. Hal ini berbeda sekali dengan “menuruti segala keinginan”, secara argumen dan tujuan pun kedua arti di atas akan berbeda. Secara terminologis berarti: “Usaha maksimal yang dilakukan oleh seorang faqîh dalam mengambil hukum syar’i secara amali dari argumentasi-argumentasinya yang terperinci”. Menurut Al-Amidy, ijtihad adalah: “Mengerahkan usaha dalam mencari hukum (al-dzan) dari hukum-hukum syar’i yang mana manusia pada umumnya merasa tidak mampu untuk melakukan hal itu. Akan tetapi definisi ini masih dapat dikritik, karena tidak jâmi’ dan mâni’, sebab masih mengecualikan al-‘ilmi (mengetahui secara pasti) dengan hukum-hukum (ahkâm). Dan juga tidak dapat mencegah (mâni’) dari masuknya sebagian unsur-unsur yang tidak dimaksudkan (didefinisikan), karena masuknya dzan (persangkaan) yang tidak mu’tabar (tidak dikenal oleh para fuqahâ) bersamaan hal itu dia tidak menjadikannya sebagai argumentasi (dalîl) syariah.

Dan kemungkinan definisi di atas dapat dibenarkan dengan memasukkan kemutlakan dzan (persangkaan) secara komprehensif terhadap ‘ilmi (mengetahui secara pasti) dan menentukan maksud dari dzan (persangkaan) dengan qarînah (indikasi), yaitu: keinginan yang diakui secara syar’i. Akan tetapi hal itu pun masih terjadi pengulangan pada substansi “mengerahkan usaha” dan perkataannya: “yang mana manusia pada umumnya merasa tidak mampu untuk melakukan hal itu”, sedangkan kaidah definisi itu sendiri harus menjauhi pengulangan yang berputar (circular).

Menurut al-Ghazali ijtihad adalah; “Usaha maksimal seorang mujtahid dalam mencari kepastian (al-‘ilm) dengan hukum-hukum syariah”. Definisi ini dapat dikritik bahwa hasil ijtihad tidak hanya terbatas pada hukum-hukum yang yakin, akan tetapi mayoritas hukumnya adalah dzan (prasangka), kecuali dengan kepastian yang umum, yaitu: kepastian (al-‘ilm) dan prasangka (al-dzan).

Menurut Al-Qadhi al-Bhaidlawi, Ijtihad adalah; “Mengerahkan semua kemampuan untuk mengetahui hukum-hukum syariah”. Mengerahkan semua kemampuan artinya: mengerahkan semua usaha dan kemampuan yang dimiliki, sedangkan mengetahui hukum-hukum lebih umum dari jalan qath’i atau dzanni. Dalam kesempatan lain Ibnu al-Humam mendefinisikan ijtihad dengan: “Usaha maksimal yang dikerahkan oleh para faqîh dalam menghasilkan hukum syar’i baik secara tekstual atau kontekstual, qath’i atau dzanni”. Maka definisi ini mencakup ijtihad dalam kategori kontekstual dan tekstual, baik qath’i atau dzanni, yang mengecualikan usaha dari selain para faqîh, yang tidak dinamakan ijtihad menurut ahli ushul, dan juga tidak dinamakan istinbâth al-ahkâm secara bahasa atau kontekstual dari selain para ahli fikih atau panca indra dalam ijtihad.
Dalam memberikan definisi yang jâmi’ dan mâni’ (comprehensive dan disincentive), Prof. Dr. Wahbah Zuhaily dan Prof Dr. Ra’fat Utsman sepakat dengan memilih definisi yang dipaparkan oleh Al-Qadhi Baidhawi, dan ditambah dengan definisi al-Kamal bin al-Humam. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari definisi-definisi di atas, ijtihad adalah: ”Usaha maksimal yang dilakukan oleh seorang faqîh dalam mengambil hukum syara’i secara amali dari argumentasi-argumentasinya yang terperinci”.

Fungsi Etika Dalam Ijtihad
Ijtihad adalah proses pembentukan hukum, maka tidak akan ada hukum selagi dalam fikih tidak ada dinamisasi, vitalitas dan optimisme gerakan untuk berijtihad.

Sesungguhnya substansi vital pembangunan dan perkembangan kehidupan adalah terdapat pada penyebaran dan penerapan syariah di dalam kehidupan. Dengan lantang menyatakan bahwa ijtihad yang (mu’tabar) sangat dibutuhkan bahkan sebagai tuntutan di masa kontemporer ini. Yaitu masa yang sangat dinamis, yang terdeskripsikan dalam transaksi-transaksi muamalah modern serta dalam pembaharuan-pembaharuan pemahaman terhadap problematika kehidupan masyarakat. Konsekuensi logisnya, di sana terdapat banyak permasalahan yang membutuhkan solusi syariah secara damai. Sementara itu, tak ada tempat untuk kembali dalam memberikan solusi tanpa melalui ijtihad. Dan hal ini merupakan jalan yang sangat urgen dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, karena hal itu merupakan titik pusat yang menjadi tumpuan hukum dengan validitas syariah Islam yang aplicable di setiap ruang dan waktu.

Maka kita harus berani berijtihad untuk membangkitkan umat kita dengan mempersiapkan semua kekuatan dan kemampuan guna mencari dan meneliti, serta menjawab tantangan dan kejadian dunia modern. Jika tidak kita lakukan maka kita akan berdosa kepada Allah SWT, yang mana hal ini merupakan hutang kita kepada Allah.

Sedangkan apabila kita bermalas-malasan dan rela dengan kemunduran peradaban serta keterbelakangan ilmu pengetahuan, niscaya Allah dan Rasul-Nya tidak rela dengan sikap seorang muslim yang bermalas-malasan dalam menjaga agama dan menerapkan hukum-hukum agama di dunia.

Sesungguhnya ijtihad tidak hanya terbatas pada tempat-tempat tertentu, namun ia bisa disesuaikan dengan kondisi modern dan kontemporer sesuai dengan kebutuhan manusia untuk memilih pendapat mana yang lebih râjih (kuat dan acceptable) sesuai dengan kemaslahatan manusia (maqâshid al-syarî’ah).

Maka dalam berijtihad di masa sekarang ini seharusnya dilakukan secara kolektif yang tercermin dalam lembaga/dewan para ulama, sehingga akan lebih dapat dipertanggungjawabkan hasil keputusannya secara orisinil serta jauh dari tekanan-tekanan sosial dan politik. Bersamaan dengan ini, tidak berarti tidak membutuhkan ijtihad personal, bahkan ijtihad personal merupakan basis untuk mewujudkan ijtihad kolektif dengan mempresentasikan studi analitis yang lebih mendalam dan lebih otentik. Bahkan sesungguhnya kinerja ijtihad pada dasarnya merupakan kerja personal sebelumnya.

Sesungguhnya ijtihad yang kita usung dan kita dakwahkan –dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat syar’inya- mecerminkan kebutuhan, bahkan masuk dalam dlarûriyyat al-hayâh al-Islâmiyyah untuk memberikan solusi terhadap problematika-problematika kontemporer yang telah menimpa kehidupan kita dengan kejumudan dan keterbelakangan.
Maka jika terjadi peristiwa baru atau seseorang ingin mengambil pendapat yang râjih dari pendapat-penadapat para a’immah, maka seorang mujtahid dapat mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan tema tersebut baik dari segi bahasa, ayat-ayat al-Qur’an, hadits-hadits Nabi SAW, pendapat-pendapat para salaf dan dimensi-dimensi qiyâs, kemudian kita melihat realita dengan tanpa disertai fanatisme madzhab tertentu, sebagai berikut:

Pertama kita melihat teks-teks al-Qur’an. Jika kita menemukan teks teks tersebut maka langsung kita jadikan pegangan dan kita hukumi masalah tersebut dengan teks ini. Apabila kita tidak menemukannya, baru kita melihat ke Sunnah Nabi SAW. Jika kita menemukan nash, sunnah amaliyyah, atau taqrîriyyah, maka kita ambil teks tersebut sebagai dasar hukum, kemudian kita melihat Ijmâ’ ulama, lalu baru Qiyâs. Maka dalam melakukan istinbâtu al-‘illah (pengambilan sebab) disesuaikan dengan substansi ijtihadnya dari perbuatan dengan jalan sebab (masalik al-illah). Inilah rukun ijtihad, yaitu: al-Kitâb, Sunnah, Ijmâ’ dan Qiyâs. Dan inilah pendapat Syafi’i, sedangkan imam lain ada yang menambahkan poin lain.

Imam Syafi’i berkata: “Allah tidak menjadikan seseorang setelah Rasul SAW untuk berkata kecuali dari sisi keilmuan. Maksud dari sisi keilmuan (wijhatu al-‘ilmi) itu adalah: al-Kitâb, al-Sunnah, al-Ijmâ’ dan al-Atsar dan apa yang telah saya sebut dari Qiyâs itu.”

Bahkan Syafi’i juga berpendapat: “Jika muncul problematika, maka bagi mujtahid agar melihat teks-teks al-Qur’an, jika tidak menemuinya, maka melihat hadîts mutawâtir, kemudian hadîts âhâd. Jika tidak menemuinya jangan langsung mengambil ke qiyâs, bahkan langsung melihat ke dzâhir al-Qur`an. Jika menemukannya, maka harus melihat ke mukhashshashât (hal-hal yang khusus) dari qiyâs dan khabar, jika tidak menemukan mukhashshashân (hal yang dikhususkan) maka menghukuminya dengan dzâhir. Jika tidak ditemui dzâhir dari Kitab dan Sunnah, maka melihat pendapat-pendapat para madzhab. jika menemukan mereka telah ber-ijmâ’, maka wajib untuk mengikuti ijma’ itu. Dan jika tidak ditemui dalam ijma’ baru ke qiyâs. Sebagai catatan: bagi para mujtahid agar melihat qâ’idah kulliyyah (kaidah umum) dulu baru ke juz’iyyât (bagian per bagian). Seperti halnya dalam pembunuhan dengan alat yang berat timbangannya, maka mendahulukan kaidah substantive atas label (nama), dan jika tidak ada dalam kidah umum, maka melihat kepada teks-teks dan tempat ijma’. Apabila mendapatkannya dalam satu makna maka bisa dimasukkan, dan jika tidak, maka baru menggunakan qiyâs.

Di samping menggunakan etika ijtihad di atas, seorang mujtahid dalam membuat sebuah keputusan ijtihad juga harus dibarengi dengan keimanan yang mendalam. Artinya tidak hanya dengan kepandaian nalar-rasio saja, karena ijtihad adalah ibadah, maka ibadah tidak akan diterima kecuali dengan keyakinan keimanan. Dalam kitab “Sulamu al-Wushûl li Syarhi Nihâyat al-Sûl” dikatakan bahwa: ”Sesungguhnya keimanan adalah syarat dari semua ibadah, sesungguhnya ijtihad adalah ibadah, maka dalam keabsahannya harus valid dan benar mengandung sebagian dari makna keimanan tersebut walaupun dengan argumentasi yang ijmâli. Dan tidak mantap ke-Islam-annya kalau hanya bersifat taqlîd untuk menjadi mu’min”.

Batasan Ijtihad
Dalam berijtihad tentunya mempunyai batas-batas yang harus diperhatikan oleh seorang mujtahid. Dalam “al-Mahshûl” disebutkan bahwa: “lapangan dari ijtihad adalah setiap hukum syar’i yang tidak mempunyai dalil qath’i”. Dalam “Syarh” Taftazani mengatakan bahwa: “Lapangan ijtihad adalah hukum syar’i yang dzanni dan mempunyai dalil”. Maka dari sini, hukum-hukum syariah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: bidang yang boleh diijtihâdi dan yang tidak boleh diijtihâdi.

Bidang-bidang yang tidak boleh diijtihâdi yaitu; hukum-hukum yang ma’lûm min al-dîn bi al-dlarûrah, yang telah ditetapkan dengan dalil qath’i al-tsubût dan qath’i al-dilâlah seperti; wajibnya sholat lima waktu, puasa, zakat, haji dan dua kalimat syahadat. Sedangkan yang dilarang seperti; zina, mencuri, minum arak dan pembunuhan dengan hukuman tertentu, yang hal itu jelas-jelas diterangkan ayat al-Qur’an dan Sunnah Rasul SAW, baik dalam perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifatnya. Dan juga dalam masalah kafârat dan ‘uqûbât, maka hal itu tidak ada ijtihad di dalamnya. Seperti firman Allah surat al-Nûr [24] ayat 2, tentang banyaknya hukuman jilid yang tidak bisa dijadikan obyek ijtihad.

Sedangkan bidang-bidang yang boleh diijtihâdi adalah; hukum-hukum yang terdapat nash (teks) yang dzanni al-tsubût dan dzanni al-dilâlah, atau dzanni dari salah satunya, juga hukum-hukum yang belum ada nashnya dan belum ada ijma’.

Maka dalam teks yang dzanni al-tsubût, bidang ijtihadnya adalah mencari sanad jalur sampainya pada kita, derajat perawinya dari ‘adâlah (keadilan dzahir dan bathin) dan dlâbitnya (ingatan). Sebagian ulama mereka mengambil dalil tersebut karena kemantapannya, sedangkan sebagian yang lain menolaknya karena tidak mantap riwayatnya. Ihwal tersebut kemudian berdampak pada perbedaan para mujtahid dalam menentukan hukum-hukum fikih aplikatif.

Dan jika teks tersebut dzanni al-dilâlah, maka ijtihadnya adalah bagaimana mengetahui makna yang dimaksud dalam teks tersebut dan kekuatan argumentasinya terhadap makna. Terkadang teks berbentuk âmm (umum) dan terkadang bersifat muthlâq. Barang kali datang dengan bentuk perintah atau larangan dan kadang dalil itu menunjukkan pada makna dengan jalan ungkapan atau isyarat atau selain keduanya. Ini semua merupakan lapangan ijtihad. Bisa jadi al-âmm tetap pada keumumannya dan terkadang berubah menjadi khushûs sesuai konteks. Muthlâq kadang berjalan dengan kemuthlâqannya dan kadang menjadi muqayyad (terbatas). Dan begitulah seterusnya.

Kaidah bahasa dan maqâshid syarî’ah yang dijadikan rujukan untuk mentarjîh hukum terkadang berakibat pada perbedaan pendapat para mujtahid dan perbedaan hukum-hukum aplikatif yang diikutinya.

Sedangkan dalam kejadian yang tidak ada teksnya dan tidak ada ijma’, maka bidang ijtihadnya adalah mencari hukumnya dengan dalil-dalil aqliy seperti; qiyâs, istihsân, mashlahah mursalah, ‘urf atau istishhâb dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi titik perberbedaan pendapat dari para fuqahâ.

Selanjutnya, Dr. Yusuf Qardhawi memberikan ketentuan-ketentuan ijtihad agar seorang mujtahid menjadi moderat, yaitu sebagai berikut: (1) Tidak ada ijtihad tanpa mengerahkan semua kemampuan; (2) Tidak ada ijtihad dalam nash qath’i; (3) Tidak boleh menjadikan hukum-hukum dzanni menjadi qath’i; (4) Mengorelasikan antara fikih dan hadits, (5) Waspada dari tekanan realita, baik politik maupun sosial; (6) Menerima hal baru yang bermanfa’at, selagi tidak bertentangan dengan nash yang qath’i; (7) Agar kita tidak melupakan realita kehidupan kontemporer sehingga produk hukum akan dinamis; (8) Berpindah ke ijtihâd jamâ’i (kolektif); (9) Lapang dada bila terjadi kesalahan ijtihad para mujtahid.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadikan manusia terpeleset dari jalan ijtihad dan mengahasilkan keputusan hukum yang salah adalah: (1) Melupakan nushûsh (teks al-Qur`an dan Sunnah); (2) Salah dalam memahami nushûsh atau menyelewengkannya dari tempat aslinya; (3) Tidak mengakui ijma’ secara yakin; (4) Qiyâs tidak pada tempatnya; (5) Melupakan realita kontemporer; (6) Berlebihan dalam menganggap sesuatu sebagai mashlahah meskipun nash memperbolehkannya.

Maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ijtihad di atas dan juga faktor-faktor yang menjadikan rusaknya ijtihad, manusia tidak akan bertendensi ke kanan atau ke kiri. Dengan demikian, wajib bagi orang-orang yang ingin berijtihad agar memperhatikan etika ijtihad agar hasil dari ijtihad itu dapat dipertanggungjwabakan.

Penutup
Ijtihad adalah ruh syariah Islam dalam membangun umat dan kebangsaan. Aqidah adalah pondasi, sedangkan syariah adalah piranti pembangunan. Adapun ijtihad adalah kaidah-kaidah arsitek pembangunan dan mujtahidnya berarti arsitekturnya. Oleh karena itu, pondasi dan bangunan tanpa arsitek berarti bangunan itu tak berbentuk. Bahkan jika syariah tidak diterapkan berarti Islam hanya sekedar pondasi yang masih dasar, belum ada tembok, atap dan lain sebagainya. Maka ijtihad dalam era modern atau posmodernisme ini sangat dibutuhkan untuk membentuk peradaban Islam yang luhur.

Pembangunan Islam mempunyai lahan yang sangat luas, pertama; kita bentuk akidah (pondasi) yang kokoh, kedua; kita terapkan syariah Islam sebagai bangunan umat, baik dalam sektor masyarakat umum maupun dalam sektor negara yang tercermin dalam pembangunan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Atau yang kita sebut dengan tahap pertama; penetrasi syariah Islam dalam pembangunan umat dan kebangsaan. Dalam pembangunan ini tentunya membutuhkan para mujtahid, baik dalam bidang syariah, politik, ekonomi, pertanian, industri, kedokteran dan bidang-bidang lainnya. Hal inilah yang kita sebut dengan tahap ke dua; penerapan syariah Islam.

Ijtihad sudah terbuka lebar bagi umat Islam untuk selalu membangun dan membangun dalam frame syariah. Ijtihad tidak hanya merancang bangunan baru, tapi juga membuat bangunan baru baik dalam dimensi syariah atau dalam dimensi pembangunan lainnya.

Ijtihad sebagai pembangunan fikih menurut Yusuf Qardhawi dibagi menjadi dua, yang merupakan kebutuhan masa kontemporer ini, yaitu:Pertama, ijtihad intiqâ’i (selective): adalah memilih salah satu pendapat dari pendapat-pendapat para imam madzhab untuk kita fatwakan kepada masyarakat dengan cara mentarjîh pendapat-pendapat itu. Kedua, ijtihad insyâ’i (constructive): adalah mendeduksi hukum-hukum baru dalam permasalahan-permasalahan yang belum dikatakan oleh para ulama salaf, baik masalah itu klasik atau kontemporer.

Maka ijtihad dalam bidang syariah tentunya harus memenuhi ketentuan-ketentuan ijtihad yang telah kita terangkan di atas, agar dalam berijtihad bebas tendensi, agar hasil ijtihad dapat dipertanggungjawabkan di depan masyarakat dan di sisi Allah SWT.

Ijtihad adalah proses tasyrî’ (pembentukan hukum), maka wajib dilakukan pada setiap zaman untuk mengetahui berbagai hukum dari problematika sosial dan masyarakat. Dengan ini, syariah akan tetap relevan seiring perkembangan zaman, kapan dan dimanapun! Wa ‘alallâhi tawakkaltu wa ilaihi unîb.[]


*) Sesepuh Misykati, Magister Ekonomi Islam jebolan Universitas American Open Kairo.

No comments:

Post a Comment